Ahlan Al-Ghauts

Di negeri agraris yang katanya subur makmur loh jinawi ini, ada satu sosok yang sering kali dipinggirkan dari narasi besar tentang ketahanan pangan: perempuan. Ya, perempuan—yang setiap hari berkutat dengan beras, sayur, minyak goreng, dan kadang-kadang utang warung. Sementara para pengambil kebijakan sibuk berdiskusi soal swasembada dan krisis pangan global, perempuan di desa dan kota memeras keringat agar dapur tetap ngebul, anak-anak bisa sarapan, dan suami bisa tetap punya energi untuk mencari nafkah (yang kadang malah nihil hasilnya). Ironisnya, mereka yang menjadi tulang punggung dalam urusan pangan justru tak pernah masuk dalam sorotan utama. Perempuan, terutama yang menjadi buruh tani, buruh pabrik makanan, dan buruh rumah tangga, kerap dianggap pelengkap penderita dalam drama panjang ketahanan pangan nasional. Dalam dokumen resmi negara, mereka mungkin disebut "kontributor," tapi dalam praktiknya, mereka cuma jadi catatan kaki yang tak pernah dibaca. Mari...

Katanya, pendidikan itu kunci. Tapi sering kali kita lupa, kunci itu bisa membuka pintu... atau menguncinya rapat-rapat. Di negeri ini, di mana ijazah jadi jimat dan gelar lebih mulia dari perilaku, pendidikan menjelma jadi panggung dualisme: membebaskan sekaligus membelenggu. Konon, Plato pernah berkata bahwa pendidikan adalah proses menyalakan api, bukan mengisi bejana. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Api itu dipadamkan sejak dini, digantikan dengan lembaran soal, rangking kelas, dan cita-cita yang seragam: jadi ASN, kerja di bank, atau kalau bisa, viral dulu baru sukses. Pendidikan, yang seharusnya membangkitkan kesadaran, malah menanamkan ketakutan: takut gagal ujian, takut salah jurusan, takut tak lulus tepat waktu. Lucunya, tidak ada yang takut jadi manusia yang kehilangan nurani. Cobalah tengok ke sekeliling. Di Papua, konflik tak jarang menyala karena ketimpangan akses pendidikan. Data dari UNICEF (2023) menyebutkan bahwa hanya 36% anak usia sekolah di Papua yang...

Ada pelajaran politik penting yang tidak pernah diajarkan di ruang-ruang kelas PPKn, bahkan oleh dosen yang paling gemar mengutip konstitusi. Pelajaran itu justru saya temukan di atas meja bulat, di tengah aroma kopi dan suara renyah keripik, sambil menonton teman-teman bermain Remi—permainan kartu tua warisan nenek moyang penjajah Eropa yang, entah bagaimana, diam-diam mengajarkan lebih banyak tentang demokrasi dibandingkan ratusan halaman diktat kuliah. Remi mengajarkan bahwa demokrasi bukan sinetron murahan: bukan tentang drama air mata palsu, bukan tentang saling jegal sesama rekan satu kubu. Demokrasi, sebagaimana diajarkan oleh meja Remi, adalah soal kejelasan aturan, kesantunan bertanding, ketepatan membaca situasi, dan keberanian menerima kekalahan dengan kepala tegak. Tidak ada skandal, tidak ada klarifikasi ala selebgram; kalau curang, diusir. Selesai. Tak perlu debat panjang di media sosial atau rapat paripurna dengan tepuk tangan palsu. Dalam Remi, semua orang diberi kartu ...